Home » Informasi » Ditjen Dikti: Perguruan Tinggi Menjadi Poros Akselerasi Pembangunan Daerah

Ditjen Dikti: Perguruan Tinggi Menjadi Poros Akselerasi Pembangunan Daerah

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka diketahui menjadi salah satu media untuk perguruan tinggi memberikan kontribusi besar. Yakni kontribusi bagi masyarakat luas, dunia industri, dan sebagainya lewat luaran yang dihasilkan.

Luaran dari perguruan tinggi ini kemudian akan ikut memberi dampak positif bagi perkembangan daerah. Misalnya saat luaran dimanfaatkan oleh industri, industri kemudian berkembang dan membutuhkan SDM lebih banyak.

Maka tenaga terserap lebih banyak lagi dari masyarakat sekitar yang membuat angka pengangguran turun. Hal ini akan sekaligus mendorong peningkatan kualitas perekonomian masyarakat sekitar.

Mendukung hal tersebut, maka Ditjen Dikti menjelaskan bahwa perguruan tinggi harus berperan secara aktif. Sebab menjadi poros akselerasi pembangunan daerah, baik daerah di sekitar perguruan tinggi tersebut maupun lebih luas lagi.

Daftar Isi

Perguruan Tinggi Merupakan Poros Akselerasi Pembangunan Daerah

Kehadiran perguruan tinggi dengan kualitas yang mumpuni akan menjadi katalisator dari perkembangan suatu daerah. Semakin bermutu suatu perguruan tinggi maka semakin mudah daerah di sekitarnya untuk berkembang.

Mendukung pencapaian tersebut, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) menghimbau agar seluruh perguruan tinggi aktif menjalankan kegiatan kolaborasi. Yakni berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, industri, dan juga dengan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Dikti Ristek), Kemdikbud Ristek, Nizam saat mengunjungi sivitas akademik Universitas Bangka Belitung (UBB) pada Jumat (14/1/22).

Kolaborasi ini kemudian akan berjalan beriringan dengan penerapan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Oleh Ditjen Dikti kemudian disediakan fasilitas yang mendukung kegiatan kolaborasi tersebut.

Tidak hanya satu melainkan saat ini sudah tersedia dua program atau fasilitas. Yaitu program Matching Fund dan juga program Kedaireka. Berikut detailnya:

1. Matching Fund

Matching Fund merupakan program pendanaan yang disediakan oleh pemerintah melalui Kemendikbud untuk mendukung kegiatan kolaborasi dan juga sinergi antara insan dikti (dosen dan mahasiswa) dengan pihak industri.

Melalui program ini, Kemendikbud menjelaskan sudah menyiapkan dana sebesar Rp 250 miliar. Dana ini bisa dimanfaatkan oleh setiap perguruan tinggi untuk kemudahan dalam melaksanakan kegiatan kolaborasi.

Selain itu, kolaborasi yang dilakukan adalah berfokus pada 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tepat ditetapkan, Mencakup:

Lulusan pendidikan tinggi mendapat pekerjaan yang layak
Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus
Dosen berkegiatan di luar kampus
Praktisi mengajar di dalam kampus
Hasil kerja dosen berguna bagi masyarakat dan diakui internasional
Program studi kampus bekerja sama dengan mitra kelas dunia
Kelas bersifat kolaboratif dan partisipatif
Program studi berstandar internasional.

2. Kedaireka

Kedaireka menjadi program atau fasilitas kedua yang mendukung kegiatan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan industri dan lembaga pemerintah daerah. Kedaireka sendiri berupa situs atau laman yang bisa disebut sebagai platform.

Platform atau situs Kedaireka kemudian dikelola dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Disini, setiap perguruan tinggi bisa mengakses sejumlah layanan dan fasilitas yang mendukung kegiatan kolaborasi tadi. Salah satunya bisa mengakses layanan Matching Fund yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Sistem akses layanan yang dibuat online diharapkan mampu membantu setiap perguruan tinggi mendapatkan layanan setiap saat. Sekaligus memudahkan mereka untuk mengakses informasi apapun yang dibutuhkan agar sukses dalam menjalankan kegiatan kolaborasi.

Keberhasilan Universitas Bangka Belitung dalam Penerapan MBKM

Kunjungan Nizam ke UBB (Universitas Bangka Belitung) kemudian menjadi momen penting juga untuk menunjukan contoh nyata penerapan kebijakan MBKM. UBB tercatat sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang telah sukses menerapkan MBKM tersebut.

Diterapkan pada mahasiswa di semester 7 dan bisa dilakukan secara menyeluruh, termasuk untuk kegiatan kolaborasi dengan industri, lembaga pemerintah daerah, dan juga masyarakat luas di sekitar lingkungan kampus.

UBB dalam pencapaiannya terbukti mampu melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Dalam program tersebut, UBB beserta pemerintah daerah mampu memanfaatkan dan mengolah kembali lahan bekas tambang.

Kegiatan reklamasi ini membuat lahan bekas tambang tersebut bisa digunakan kembali untuk berbagai kegiatan. Mulai dari kegiatan pertanian atau bercocok tanam, kegiatan perikanan, sampai kepada kegiatan pariwisata.

Kegiatan reklamasi lahan bekas tambang tersebut tentu saja tidak akan mungkin bisa dilakukan UBB sendiri. Begitu juga dengan industri, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar. Ketiganya perlu menjalin kerjasama untuk mendapatkan solusi terbaik dalam reklamasi lahan tersebut.

NIzam kemudian juga menjelaskan bahwa esensi dari program MBKM adalah untuk membangun hubungan antara luaran perguruan tinggi dengan kebutuhan industri, lembaga pemerintah daerah, dan juga dengan dunia kerja.

Kebijakan IKU di dalam MBKM membantu mahasiswa memiliki keterampilan mumpuni untuk siap terjun di dunia kerja. Keterampilan mereka setelah lulus kemudian akan diberdayakan oleh industri tempat mereka meniti karir.

Lulusan perguruan tinggi juga termasuk ke dalam bentuk luaran dari perguruan tinggi tersebut. Selain itu, dengan berjalannya kegiatan kolaborasi maka akan memudahkan mahasiswa mendapatkan lebih banyak keterampilan.

Sekaligus mendukung perguruan tinggi untuk bisa menghasilkan luaran yang lebih beragam. Dimana luaran ini kemudian saling berhubungan atau bisa memberi manfaat untuk masyarakat, industri, dan juga pemerintah daerah.

“Ini yang kita sebut penghiliran dan penghuluan. Menghilirkan luaran perguruan tinggi baik lulusannya maupun hasil-hasil riset dan inovasi. Dan menghulukan kebutuhan dunia kerja, dunia nyata masuk ke ruang-ruang kelas, kurikulum, dan riset dosen,” ujar Nizam.

Dijelaskan pula oleh Nizam, bahwa perguruan tinggi memiliki hubungan erat dengan dunia industri dan masyarakat luas. Kemudian membentuk mata rantai yang saling terhubung. Saat sebuah perguruan tinggi mampu membangun mata rantai tersebut, maka pada dasarnya sudah mampu menerapkan kebijakan MBKM.

Kunjungan yang dilakukan Nizam di kampus UBB juga sekaligus melakukan peninjauan pada lahan reklamasi yang dijelaskan sebelumnya. Lahan yang tadinya tidak terurus dan terkesan sulit untuk dimanfaatkan kembali kini sudah berubah 360 derajat.

Pada lahan tersebut sudah bisa terlihat ada geliat banyak kegiatan. Mulai dari bidang perikanan, UBB berhasil menyediakan fasilitas penggemukan kepiting bakau, pembesaran kepiting soka, nila, patin yang dilakukan dosen dan mahasiswa Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi.