fbpx

Skema Kajian Kebijakan Strategis

Kajian Kebijakan Strategis

Kegiatan penelitian di lingkungan pendidikan tinggi memiliki beragam jenis, salah satunya adalah penelitian dengan skema Kajian Kebijakan Strategis atau KKS. KKS merupakan kegiatan penelitian yang diharapkan dilaksanakan dosen untuk melahirkan kebijakan baru. 

Kebijakan dimana? Yakni kebijakan yang nantinya akan diterapkan dan diberlakukan oleh Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemenristek). Sebab dalam proses pembuatan kebijakan perlu menyesuaikan dengan kondisi atau permasalahan yang ada. 

Dibutuhkan riset dan observasi untuk mengetahui permasalahan yang membutuhkan kebijakan baru sebagai solusinya. Maka untuk mendukung Kemenristek melahirkan kebijakan yang tepat, maka diadakan program penelitian KKS tersebut. Seperti apa skemanya? Simak penjelasannya di bawah ini. 

Tentang Kajian Kebijakan Strategis

Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional secara umum memiliki hak dan kewajiban untuk menyusun kebijakan. Kebijakan yang telah disusun kemudian diharapkan bisa diberlakukan dan dipatuhi oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. 

Dalam prosesnya, penyusunan dan penetapan suatu kebijakan memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dukungan dari pihak perguruan tinggi yang berada di bawah ranah tanggung jawab Kemenristek tersebut. 

Kebijakan apapun yang dibuat oleh Kemenristek maka akan diterapkan di perguruan tinggi nasional. Perguruan tinggi yang menjadi pelaksana dari kebijakan tentu membutuhkan kebijakan yang efektif untuk menuntaskan permasalahan. 

Kebijakan ini sendiri disusun untuk menuntaskan masalah di lingkungan perguruan tinggi. Oleh sebab itu, perguruan tinggi perlu terlibat di dalamnya agar setiap kebijakan yang diberlakukan benar-benar efektif atau bermanfaat. 

Mendukung tujuan tersebut, maka pemerintah bersama Kemenristek dan lembaga terkait menyusun skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS). Lewat program KKS ini para dosen di perguruan tinggi diberikan fasilitas untuk melakukan riset dan observasi kebutuhan kebijakan. 

Pemerintah kemudian menyiapkan anggaran khusus yang disalurkan atau diberikan kepada para dosen yang proposal penelitiannya dinyatakan lolos seleksi. Diharapkan dari program KKS ini pihak Kemenristek bisa terus melahirkan kebijakan baru yang relevan dan efektif menuntaskan masalah di pendidikan tinggi Indonesia. 

Tujuan Kajian Kebijakan Strategis

Adapun tujuan dari penyusunan program KKS atau skema Kajian Kebijakan Strategi ini adalah untuk menemukan solusi atas permasalahan yang mendesak. Yakni permasalahan di lingkungan perguruan tinggi yang berhubungan dengan kegiatan riset dan penelitian maupun pada aspek lainnya. 

Dalam kegiatan pendidikan di perguruan tinggi tentunya akan ada sejumlah permasalahan. Permasalahan ini kemudian beberapa cukup mendesak untuk segera diselesaikan dan membutuhkan kebijakan dari Kemenristek untuk mengatasinya. 

Maka setiap dosen diharapkan bisa melakukan penelitian untuk menemukan masalah tersebut dan menemukan solusinya dalam bentuk kebijakan. Hasil penelitian kemudian akan dikaji ulang oleh pihak Kemenristek dan jika dinilai tepat maka akan diterapkan atau diberlakukan. 

Hasil penelitian berupa kebijakan ini kemudian bisa menjadi solusi terhadap permasalahan di lingkungan pendidikan tinggi tadi. Hal ini tentu lebih efektif, karena masalah diketahui oleh dosen yang turun langsung di lapangan dan kemudian mencari kebijakan sebagai solusi terbaiknya. Sehingga kebijakan ini bisa dikatakan tepat guna dan tepat manfaat. 

Baca Juga:

12 Indikator Kinerja Penelitian yang Perlu Dicapai Dosen

Ketentuan Umum Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

8 Standar Nasional Penelitian yang Harus Dipenuhi

Luaran Kajian Kebijakan Strategis

Dalam skema Kajian Kebijakan Strategis kemudian dijelaskan mengenai luaran atau hasil penelitian yang diharapkan bisa didapatkan oleh para dosen. Luaran yang diharapkan bisa dihasilkan meliputi: 

1. Policy Brief 

Luaran yang pertama adalah dalam bentuk susunan policy brief. Adapun yang dimaksud dengan policy brief ini adalah sebuah dokumen yang menguraikan dasar rasional dalam pemilihan sebuah alternatif kebijakan khusus atau rangkaian tindakan dalam sebuah kebijakan baru (terkini).  

2. Rekomendasi Kebijakan 

Luaran yang kedua adalah dalam bentuk rekomendasi kebijakan. Sehingga bentuknya sudah dalam bentuk kebijakan yang siap untuk dikaji dan diterapkan atau diberlakukan segera. Bentuknya bukan lagi policy brief

3. Model Kebijakan Strategis 

Luaran berikutnya adalah dalam bentuk model kebijakan strategis, yang ditujukan untuk membangun kebijakan berbentuk model siap diterapkan. Sekaligus mengarah pada kebijakan yang mendesak. 

Sehingga perlu segera diterapkan untuk mengatasi masalah yang mendesak juga di lingkungan perguruan tinggi. Model kebijakan idealnya merupakan kebijakan strategis, dan bisa dipelajari lagi dengan mengacu pada skema Kajian Kebijakan Strategis. 

Tiga jenis luaran tersebut bisa dipilih salah satu oleh dosen yang proposal KKS-nya diterima. Sehingga bisa memilih akan menyusun policy brief, atau menyampaikan rekomendasi kebijakan. 

Opsional lainnya adalah membuat model kebijakan strategis yang dinilai lebih efektif untuk menyelesaikan masalah yang mendesak. Sehingga luaran di dalam program KKS seluruhnya mengacu pada penyusunan kebijakan baru. 

Kebijakan baru yang dihasilkan kemudian memiliki kemungkinan akan diterapkan ketika memang sifatnya strategis atau mendesak tadi. Para dosen kemudian bisa ikut terlibat dalam menyusun kebijakan baru yang lebih relevan dan aplikatif. 

Kriteria Kajian Kebijakan Strategis

Bagi para dosen yang ingin mengikuti program KKS karena memang memiliki ide terkait penelitian ini atau karena belum memiliki portofolio terkait penelitian KKS. Maka bisa mencoba mengikuti program KKS tersebut karena pengajuan proposalnya akan segera dibuka di tahun ini. 

Supaya bisa mengikuti program dimana proposal yang diajukan dinyatakan lolos seleksi, maka penelitian yang diajukan harus memenuhi sejumlah kriteria. Kriteria ini antara lain: 

  1. DRPM (Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat) menunjuk dan memberikan penugasan kepada perguruan tinggi sebagai pelaksana kajian dengan mempertimbangkan kompetensi dan sumberdaya yang dimiliki.
  2. DRPM menunjuk seorang dosen di perguruan tinggi yang ditunjuk sebagai ketua tim penelitian KKS.
  3. Ketua tim yang ditunjuk dapat membentuk tim yang berasal dari perguruan tinggi lain atau institusi di luar perguruan tinggi. 
  4. Tim pengusul mengajukan usulan penelitian. 
  5. Jangka waktu KKS selama 1 tahun, dan
  6. Pembiayaan Kajian Kebijakan Strategis mengacu pada SBK (Standar Biaya Keluaran) Kajian Aktual Strategis. Sehingga penyusunan RAB pada proposal perlu disesuaikan dengan ketentuan di dalam SBK Kajian Aktual Strategis. 

Persyaratan Kajian Kebijakan Strategis

Ketua pengusul di dalam skema Kajian Kebijakan Strategis sesuai penjelasan di atas akan ditunjuk langsung oleh DRPM. Sementara ketua ini kemudian membentuk tim, dan tentunya perlu memenuhi sejumlah persyaratan. Berikut detail persyaratan yang dimaksudkan: 

  • Ketua pengusul memenuhi kualifikasi akademik dengan ketentuan minimal lulusan S3 dengan jabatan akademik setidaknya Lektor Kepala. 
  • Ketua pengusul diwajibkan memiliki rekam jejak publikasi atau sudah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sebelumnya. Ketentuannya adalah publikasi berupa artikel di database terindeks bereputasi sekurang-kurangnya dua artikel sebagai penulis pertama atau corresponding author
  • Ketua kemudian membentuk tim pengusul dan minimal jumlah tim ini adalah antara 2-5 orang, baik dosen dari perguruan tinggi sendiri maupun dosen dari perguruan tinggi lain. 

Mengikuti program KKS dari pemerintah tersebut kemudian memberi kesempatan bagi para dosen untuk ikut berkontribusi dalam membangun kebijakan baru. Tentunya kebijakan ini diharapkan lebih baik dan bisa memberi semangat positif di lingkungan perguruan tinggi. 

Jadi, jangan melewatkan kesempatan jika pendaftaran atau penerimaan proposal KKS sudah dibuka. Sehingga bisa mempelajari skema Kajian Kebijakan Strategis dari sekarang agar punya banyak waktu untuk menentukan topik riset. 

Artikel Terkait:

Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi

Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi

Skema Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang Terbaru

Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)

Skema Penelitian Pascasarjana dan Jenisnya (PPS)

Skema Penelitian Dosen Pemula

Skema Penelitian Pengembangan

Skema Penelitian Terapan

Skema Penelitian Dasar

Di tag :

RELATED POST

Leave a Reply

about

Get Started

Hubungi kami

Jl. Rajawali, Gg. Elang 6, No.2 Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, D.I.Yogyakarta 55581

Email : [email protected]

Telpon : 081362311132

Duniadosen.com © 2020 All rights reserved

Dibuat dengan ❤ di Jogja